JDIH KALTARAProvinsi Kalimantan Utara
ID EN
Kegiatan

Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pedoman Penilaian IRH tahun 2027 kepada Pemda Kaltim dan Kaltara Yang diselenggarakan oleh Kemenkum Kaltim

Jumat, 6 November 2026 Achmad.M 13 kali dibaca
Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pedoman Penilaian IRH tahun 2027 kepada Pemda Kaltim dan Kaltara Yang diselenggarakan oleh Kemenkum Kaltim

SAMARINDA- Kamis, 5 November 2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi penilaian IRH berdasarkan pedoman terbaru.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur, Masan Nurpian, menegaskan bahwa IRH merupakan instrumen untuk mengukur kualitas reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan daerah, bukan sekadar pemenuhan indikator administratif.

Materi pembinaan mencakup pedoman penilaian IRH 2027, jadwal pelaksanaan, pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor, serta mekanisme pengunggahan dan verifikasi data dukung melalui aplikasi IRH. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai perubahan indikator dan variabel penilaian yang meliputi koordinasi harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum, analisis dan evaluasi peraturan beserta tindak lanjutnya, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Dalam penilaian tahun 2027, perhatian tidak hanya diberikan pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan dampak nyata reformasi hukum di daerah. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Tim Sekretariat Wilayah, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi bagian penting dalam mempersiapkan seluruh tahapan penilaian.

Melalui kegiatan ini, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempersiapkan pemenuhan indikator serta data dukung secara lebih terarah, sehingga pelaksanaan reformasi hukum di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai pedoman dan memberikan hasil yang berkualitas.