JDIH KALTARAProvinsi Kalimantan Utara
ID EN
Profil

Dasar Hukum

Landasan penyelenggaraan JDIH Provinsi Kalimantan Utara

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
  4. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Utara.