Tarakan - 20 Agustus 2026 Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan koordinasi dan evaluasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kota Tarakan di Bagian Hukum Kota Tarakan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan dan tindak lanjut untuk melihat perkembangan pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan layanan JDIH.
Dalam koordinasi tersebut dibahas perkembangan pengelolaan koleksi hukum, dukungan penganggaran, penyebarluasan informasi hukum, serta kebutuhan penguatan SDM, aplikasi/website, sarana dan prasarana JDIH.
Pengelolaan JDIH yang baik diharapkan dapat mendukung tersedianya informasi hukum yang tertib, mudah diakses, dan bermanfaat bagi perangkat daerah maupun masyarakat.
Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara akan terus memperkuat koordinasi dan pembinaan bersama anggota JDIH di daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan informasi hukum.
Penguatan JDIH bukan hanya tentang mengelola dokumen, tetapi memastikan informasi hukum dapat ditemukan dan dimanfaatkan secara lebih mudah oleh masyarakat dan pemerintah.
