JDIH KALTARAProvinsi Kalimantan Utara
ID EN
Kegiatan

Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan studi komparasi dan audiensi pengelolaan JDIH ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Jumat, 13 November 2026 Achmad.M 13 kali dibaca
Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan studi komparasi dan audiensi pengelolaan JDIH  ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA – Kamis, 12 November 2026 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan studi komparasi dan audiensi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi upaya memperoleh referensi dan praktik baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan serta pelayanan informasi hukum di Kalimantan Utara.

Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, Iswandi Ibrahimsyah, menyampaikan bahwa pengalaman pengelolaan JDIH Kalimantan Timur dapat menjadi referensi dalam pengembangan layanan JDIH di Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yakni Penyuluh Hukum Ahli Madya Eka Juraidah dan Penyuluh Hukum Ahli Pertama Nurhasanah.

Dalam audiensi, Eka Juraidah menyampaikan sejumlah aspek yang perlu diperkuat oleh anggota JDIH Kalimantan Utara, antara lain sosialisasi melalui media sosial minimal 12 kali dalam setahun, pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, kelengkapan menu publikasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemutakhiran statistik peraturan, serta pengembangan layanan terjemahan.

Diskusi juga membahas kendala akses dan akun e-Report yang disampaikan perwakilan Universitas Borneo Tarakan, serta penguatan sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan strategi peningkatan kualitas pengelolaan JDIH di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

Melalui studi komparasi ini, Biro Hukum Kaltara diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan kepada anggota JDIH, sekaligus menindaklanjuti berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

#jdih
#jdihkaltaraprov
#jdihn