Tanjung Selor – Selasa, 16 Desember 2025, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar Rapat Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut strategis dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada 14 November 2025, dan menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam penguatan layanan informasi hukum yang terpadu, akurat, dan mudah diakses oleh publik.
Kegiatan yang dimulai Pukul 09.00 WITA ini bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara.
Peserta dalam rapat kedua ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi-instansi kunci yang menjadi anggota Tim Teknis JDIH, diantaranya: Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.
Kehadiran lintas instansi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar-anggota JDIH dalam implementasi pengembangan sistem informasi hukum.
Fokus Pertemuan Kedua: Tindak Lanjut dan Peningkatan Kualitas
Pertemuan kedua Tim Teknis ini berfokus pada evaluasi capaian dan merumuskan langkah-langkah konkret sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya, dengan tujuan utama:
Evaluasi Progres: Meninjau hasil implementasi dari kesepakatan rapat pertama, khususnya dalam pengembangan sistem informasi hukum berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Harmonisasi Regulasi: Memastikan pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional).
Optimalisasi Peran Tim: Memaksimalkan peran dan tugas seluruh anggota Tim Teknis untuk mencapai standar layanan JDIH yang optimal.
Peningkatan Mutu Layanan: Meneguhkan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kualitas dan kecepatan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum bagi masyarakat.
Melalui Rapat Tim Teknis kedua ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendorong transparansi, kemudahan akses informasi hukum, dan kualitas pelayanan publik berbasis digital demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
