Tanjung Selor-Senin, 15 Juni 2026 bertempat di Ruang Rapat Command Center DKISP Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menghadiri rapat verifikasi usulan pengembangan aplikasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara.
Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses verifikasi dan pembahasan usulan pengembangan Website JDIH Provinsi Kalimantan Utara, meliputi penyesuaian ruang lingkup pengembangan, jadwal pelaksanaan, rencana integrasi sistem, serta aspek teknis lainnya guna memastikan aplikasi yang dibangun memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Pengembangan Website JDIH merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan informasi hukum daerah yang mudah diakses, terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan. Selain mendukung keterbukaan informasi publik, pengembangan ini juga sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola SPBE.
Melalui penguatan tata kelola aplikasi dan integrasi layanan digital, Website JDIH diharapkan mampu menjadi pusat layanan informasi hukum yang lebih modern, efisien, aman, serta mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang berorientasi pada pelayanan publik.
