”Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang handal, profesional, serta dapat memberikan kepastian hukum”. 

MISI 

1.

Melakukan penyusunan dan kajian terhadap peraturan dan perudang-undangan.

2.

Melakukan kajian dalam rangka bantuan hukum dan HAM.

3.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum dan dokumentasi hukum.

4.

Melakukan kajian pembentukan satuan kerja perangkat daerah, melalui kajian analisis, formasi jabatan dan formasi kepegawaian.

5.

Menyusun mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan.

6.

Mengembangkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP) dan melakukan pengolahan data dan penyajian informasi berbasis teknologi informasi.