Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyebarluasan informasi, dokumentasi, dan produk hukum serta fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta bidang terkait;
• pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan advokasi hukum;
• koordinasi pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
• pelaksanaan penyebarluasan informasi, dokumentasi dan produk hukum;
• fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara;dan
• pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.