Welcome To

Biro Hukum KALTARA

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyebarluasan informasi, dokumentasi, dan produk hukum serta fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

  • koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta bidang terkait;
  • pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan advokasi hukum;
  • koordinasi pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
  • pelaksanaan penyebarluasan informasi, dokumentasi dan produk hukum;
  • fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara;dan
  • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

BERITA TERBARU

Rakor JDHIN Tahun 2019

13 Sept 2019 - 02:18:01 Oleh: Achmad M

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional JDIHN Tahun 2019 (Rakor JDIHN ... [Read more]

SEMARAKNYA LOMBA KADARKUM PROVINSI KALTIM DAN KALTARA TAHUN 2019

05 Sept 2019 - 00:56:44 Oleh: Achmad M

Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tahun 2019 ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, dengan tema “Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum, Kita Tingkatkan Pemahaman Hukum Demi Terwujudnya Kesadaran Hukum ... [Read more]

Sekprov Ingatkan Pentingnya Penerapan Pergub SOP

30 Agust 2019 - 00:51:13 Oleh: Achmad M

TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti temuan kesalahan prosedur administrasi oleh Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Organisasi menggelar ... [Read more]

DASAR PERATURAN ANTISIPASI KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN

07 Agust 2019 - 09:12:32 Oleh: Achmad M

1. UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi: “Setiap ... [Read more]

Aturan Pengibaran Bendera Merah Putih

06 Agust 2019 - 02:06:02 Oleh: Achmad M

Bendera Merah Putih resmi dijadikan sebagai bendera nasional Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945. Telah ada pengaturan mengenai ketentuan ukuran bendera, penggunaan, penempatan, hingga aturan pidana terhadap pihak yang menghina Bendera Negara. ... [Read more]

SOSIALISASI PERGUB N0. 57 TAHUN 2018 DAN PERGUB NOMOR 58 TAHUN 2018

31 Jul 2019 - 00:53:37 Oleh: Achmad M

TANJUNG SELOR – Untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) di lingkungan pemerintah, diterbitkanlah 2 peraturan gubernur (Pergub). Yakni, Pergub No. 57/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem ... [Read more]


Produk Hukum

Dengan adanya JDIH KALTARA data tentang peraturan perundang undangan dapat diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan dengan mudah dan cepat. Bukti Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara mewujudkan pelayanan yang baik dan keterbukaan informasi kepada publik.

Pencarian Berkas



SEPUTAR JDIH



Link JDIH

Jumlah Pengunjung

TOTAL
Visitor : 80649
Page Hits : 325945
HARI INI
Visitor : 85
Page Hits : 380

© 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, powered by JMC IT Consultant