PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

: 44

: PERATURAN GUBERNUR

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44, BD 2024 (44); 15 hlm.

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas

ABSTRAK:

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui upaya penurunan stunting secara terintegrasi di daerah dengan melibatkan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, peraturan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara terpadu dan berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Utara.

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2023; Perpres No.72 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKKBN No.12 Tahun 2021; Perda Provinsi Kalimantan Utara No.5 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, diatur pedoman penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di daerah sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Peraturan ini menetapkan strategi daerah berbasis lima pilar nasional, meliputi peningkatan komitmen kepemimpinan, komunikasi perubahan perilaku, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan sistem data dan inovasi. Selain itu, diatur pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mekanisme pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengawasan, serta sumber pendanaan dari APBD dan sumber lain yang sah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.

15 hlm.



Pencarian Produk Hukum

Link Produk Hukum

Link JDIH

Jumlah Pengunjung

TOTAL
Visitor : 1762967
Page Hits : 3170545
HARI INI
Visitor : 304
Page Hits : 371

© 2016 - 2026 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara