Draf Raperda RTRW Dibahas Pekan Depan

24 Jul 2019 - 02:38:36 Oleh: Achmad M



TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, mengagendakan untuk melakukan pembahasan bersama terkait draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan, sebagai revisi Perda RTRW sebelumnya. Jadwal pembahasan sudah masuk list sebagai tahapan dalam proses revisi yang direncanakan oleh bagian hukum pada Senin (15/7/2019) pekan depan.

Seperti diketahui, jika sesuai target akhir Juli 2019 ini sudah dilakukan rapat paripurna bersama DPRD. Selain proses bahasan draf, saat ini Pemkab Bulungan juga masih menunggu penyelesaian dokumen acuan, berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian – Pengembangan  (Bappeda dan Litbang) Bulungan M Isnaini mengatakan, sebelumnya pembahasan secara internal oleh Pemkab Bulungan juga sudah pernah dilakukan. Namun masih perlu dilakukan lebih lanjut. Terkait dokumen draf Raperda juga dipastikan perlu melalui bagian hukum dan dibahas bersama.

“Bagian hukum juga melakukan koreksi. Terkait penyusunan, pasal-pasal yang tidak relevan dan lainnya perlu diperbaiki dulu. Otomatis jika sudah lengkap datanya, maka kita masukan saja dulu didaftarkanlah dalam Prolegda 2019. Tapi itu juga kita perlu konsultasi dengan provinsi dulu. Sebenarnya kita berharap segala tahapan bisa jalan beriringan tidak menunggu,” ujarnya.

Dalam proses ini, lanjut Isnaini, pihaknya juga masih menunggu dokumen KLHS. Karena itu merupakan acuan dalam RTRW. Jika itu sudah lengkap, maka pihaknya perlu menyampaikan ke provinsi terlebih daulu. “Kami masih berharap Juli ini selesai. Kita lihat perkembangan selanjutnya,” kata Isnaini.

Diakuinya, untuk KLHS masih akan dilakukan uji publik oleh tim. Isnaini menegaskan, pihaknya sedang mengejar waktu yang ada, karena khawatir tidak sesuai target.  Pihaknya berharap revisi itu tuntas sebelum anggota DPRD diganti.

“Anggota DPRD yang baru akan segera dilantik. Kejar-kejaran lah sekalipun kita masih ada waktu hingga September, kalau dengan DPRD baru tentu nantinya akan panjang prosesnya lagi,” ungkapnya. (*)





Kembali

Pencarian Berkas

Link Produk Hukum

Link JDIH

Jumlah Pengunjung

TOTAL
Visitor : 87582
Page Hits : 344693
HARI INI
Visitor : 352
Page Hits : 1074

© 2016 - 2019 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara