Tanjung Selor - Selasa, 9 Juni 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kelembagaan pelayanan hak asasi manusia di daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui pertemuan antara Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia yang membahas percepatan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Kalimantan Utara.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM, yang menjadi dasar pembentukan kantor wilayah di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Utara.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa pelayanan Kementerian HAM di Kalimantan Utara saat ini masih dijalankan oleh tiga orang pegawai yang berkedudukan di Kota Tarakan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih optimal, Kantor Wilayah Kementerian HAM mengajukan dukungan fasilitas kerja serta hibah aset Barang Milik Daerah (BMD) guna pembangunan kantor permanen.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan apresiasi atas upaya penguatan kelembagaan Kementerian HAM di daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada prinsipnya mendukung penuh pembentukan Kantor Wilayah Kementerian HAM sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan kesiapan untuk menyediakan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk hibah lahan strategis di kawasan Tanjung Selor sebagai lokasi pembangunan kantor permanen Kantor Wilayah Kementerian HAM.

Diharapkan dengan terbentuknya Kantor Wilayah Kementerian HAM di Kalimantan Utara, koordinasi, pembinaan, serta pelayanan di bidang hak asasi manusia dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Utara.