anjung Selor-Senin 27 April 2026 bertempat di Ruang Serba Guna Lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala Biro Hukum Bapak Iswandi Ibrahimsyah, S.H., M.H. dan dihadiri oleh para perwakilan perangkat daerah sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman dan implementasi prinsip HAM dalam pelayanan publik.

Turut hadir narasumber Bapak Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. Rektor Iniversitas Borneo Tarakan yang menyampaikan pentingnya pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta Bapak Dian Hidayat, S.H., CPM selaku Analis Hukum Ahli Muda yang memaparkan mekanisme Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah.

Dalam pemaparan disampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A–28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah.

Selain itu, dijelaskan keterkaitan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dengan indikator penilaian kepatuhan HAM yang mencakup aspek kebijakan, pelaksanaan, dan pelayanan hak dasar. Penilaian dilakukan secara berbasis bukti (evidence-based) guna memastikan pelayanan publik berjalan secara non-diskriminatif, aksesibel, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.

Melalui kegiatan ini, Biro Hukum mendorong peningkatan komitmen dan sinergi perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada HAM, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara inklusif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

#jdih
#jdihkaltaraprov