Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung. Kegiatan kunjungan ini diterima oleh Asnol, S.Pd., M.M, selaku penanggung jawab pengelolaan JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan oleh Gubernur Kalimantan Utara melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai pembina JDIH di daerah. Pembinaan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pengelolaan JDIH berjalan sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dari hasil monitoring dan evaluasi, secara umum pengelolaan JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung telah memiliki dasar kelembagaan yang cukup baik, ditandai dengan adanya struktur organisasi, Surat Keputusan, serta Standar Operasional Prosedur. Selain itu, dukungan sumber daya manusia telah tersedia dengan pembagian peran yang jelas, meskipun ke depan masih perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas.

Pada aspek koleksi dokumen hukum, pengelolaan telah berjalan namun masih dapat ditingkatkan dengan memperkaya jenis dan substansi dokumen hukum. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi, secara umum telah tersedia fasilitas dasar pendukung, namun masih diperlukan penguatan dan optimalisasi agar pengelolaan JDIH dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pengelolaan JDIH. Selain itu, diharapkan adanya penguatan secara bertahap pada aspek kelembagaan, sumber daya, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya bersama dalam mendorong pengelolaan JDIH di Daerah Provinsi Kalimantan Utara.