Sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo nomor 8 Tahun 2022 tentang Road Map  Birokrasi Kementrian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Hukum Menyusun rencana reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia (world class bureaucracy). Melalui RB, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan mengutamakan kepuasan pelayanan masyarakat.

Tahun 2024 ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Hukum meluncurkan sebuah Aplikasi yaitu “Kegublkaltaradihati”. Guna mengimplementasikan aplikasi yang telah dibuat maka Biro Hukum mengadakan Bimbingan Teknis terkait aplikasi pada tanggal 15 Januari 2024 melalui Google Meet yang dihadiri oleh beberapa perwakilan perangkat daerah yang selanjutnya akan ditunjuk sebagai user. Harapannya per tanggal 22 Januari 2024 sudah mulai pengusulan produk hukum di kantor masing-masing. Kedepan Biro Hukum akan gali terus kemudahan - kemudahan dalam pelayanan, semat-mata percepataan reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Utara.