DASAR PERATURAN ANTISIPASI KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN

07 Agust 2019 - 09:12:32 Oleh: Achmad M



1. UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokalyang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan denganpersyaratan tertentu.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10tahun serta denda antara Rp3 miliarhingga Rp10 miliar.

Pasal 108 berisi, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

 

2. UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004

Sementara, undang-undang lain yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat kita temukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”):

"Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010

Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“Permen LH 10/2010”).

Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010:

          "Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk  ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.

4. Menurut Peraturan Gubernur

Antisipasipasi Kebakaran hutan juga sudah di atur dalam Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Utara.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
  3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
  4. Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Utara.

 

 





Kembali

Pencarian Berkas

Link Produk Hukum

Link JDIH

Jumlah Pengunjung

TOTAL
Visitor : 69347
Page Hits : 261987
HARI INI
Visitor : 417
Page Hits : 561

© 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, powered by JMC IT Consultant