Kegiatan Monitoring dan Evaluasi  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan guna menindak lanjuti surat dari BPHN nomor PHN.HN.03.05-05 Tanggal 29 Mei 2019.

       Provinsi selaku pembina JDIH Kab/Kota berkewajiban memastikan proses pengelolaan JDIH di Kabupaten Kota berjalan dengan baik, adapun poin-poin hasil monitoring dan evaluasi JDIH di Bagian Hukum Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut ;

• Proses Pengelolaan JDIH di Bagian Hukum Kabupaten Bulungan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, baik pengelolaan secara fisik maupun digital.
• Pengelolaan JDIH secara fisik dilakukan secara rapi tersedia ruangan khusus untuk menyimpan berkas asli produk hukum bekerja sama dengan bagian umum melakukan pengadaan kardus untuk menaruh arsip berkas produk hukum.
• Pengelolaan JDIH secara digital sudah berjalan hanya saja dalam hal pembaharuan baik konten maupun isi konten masih kurang hal ini diungkapkan oleh kasubag Informasi Hukum bahwa sumber daya pengelola sistem informasi yang ada terbatas dan beberapa merangkap banyak tugas sehingga tidak terfokus ke satu bidang kerja.
• Kegiatan bimbingan teknis khususnya berkaitan dengan kegiatan pengelolaan JDIH tingkat kabupaten selama tiga tahun terakhir belum pernah dilakukan karena terkendala penganggaran.
• Pengembangan website pembaharuan konten kedepan harus dilakukan mengingat konten yang ada sekarang masih ada beberapa kekurangan seperti struktur organisasi, sop, kolom pencarian peraturan belum ada.
• Kedepan sinergitas antara Bagian hukum JDIH Kabupaten dan Kominfo sangat dibutuhkan guna pengembangan sistem informasi JDIH yang lebih baik.

Dari hasil monev tersebut ada beberapa poin yang bisa dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang ada, kedepan JDIH Kab Bulungan  lebih memaksimalkan anggaran guna mendukung beberapa kegiatan berkaitan JDIH baik kelengkapan fasilitas pengarsipan fisik berkas produk hukum, kegiatan bimtek/sosialisasi pegelolaan JIDH tingkat kabupaten untuk meningkatkan kemampuan tenaga pengelola sistem informasi JDIH.

Pengembangan sisten jaringan dokumentasi juga harus dilakukan melihat perkembangan jaman yang semakin komplek guna menjawab kebutuhan terutama dalam penyajian informasi berkaitan dengan dokumen produk hukum.

Membangun sinergitas antar pihak terkait baik Kominfo, OPD terkait, dan masyarakat pada umumnya bahwa JDIH ini penting untuk penunjang dan menjadi bahan rujukan untuk memperoleh informasi sebagai referensi pengambilan keputusan pembuatan peraturan.