PKL Diminta Patuhi Aturan

24 Jul 2019 - 02:52:02 Oleh: Achmad M



TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Bupati Bulungan H Sudjati meminta kepada masyarakat, utamanya para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar mentaati aturan yang ada. Jika memang lokasi dilarang untuk tempat berjualan, PKL jangan berjualan di tempat itu.

Pemerintah melarang, atau menentukan tempat yang dibolehkan, kata bupati, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Salah satunya, terkait estetika wilayah, juga pertimbangan bisa mengganggu ketertiban umum.

Demikian disampaikan bupati, menanggapi tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menertibkan para PKL yang berjualan di lapangan Agatis, Rabu (10/7/2019) lalu. “Semua kan ada aturanya. Jadi tidak bisa sembarangan,” katanya kepada Koran Kaltara, Kamis (11/7/2019).

Dikatakan, apa yang dilaksanakan para petugas Satpol PP sudah sesuai prosedur. Karena sebelum melakukan pembongkaran, petugas sudah memberikan surat teguran kepada para PKL untuk tidak berjualan lagi.

Lebih jauh dia menjelaskan, mengenai PKL sudah diatur oleh Pemerintah Daerah. Yaitu sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2009, tentang Penataan PKL. Khususnya pada pasal 5 ayat 1 sudah jelas menyebutkan bahwa setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Tak hanya pedagang kios yang ada di Lapangan Agatish saja yang ditertibkan, dia menegaskan, para pedagang lain yang menyalahi aturan juga akan ditertibkan. Termasuk para penjualan bensin botol yang kini kembali marak.

Dia menjelaskan, larangan penjualan bensin eceran sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. Di mana sudah jelas menegaskan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Selain itu dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2013, tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Premium dan Solar Bersubsidi di Tingkat Kios di Kabupaten Bulungan. Juga pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2002, tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan di dalam wilayah Kabupaten Bulungan. (*)

 

Sumber : http://korankaltara.com





Kembali

Pencarian Berkas

Link Produk Hukum

Link JDIH

Jumlah Pengunjung

TOTAL
Visitor : 87566
Page Hits : 344677
HARI INI
Visitor : 336
Page Hits : 1058

© 2016 - 2019 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara