Bappeda Pasrah, RTRW Tak Terkejar Juli

24 Jul 2019 - 02:50:25 Oleh: Achmad M



TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Bappeda dan Litbang Bulungan, bersama tim tetap berharap akhir Juli ini, draf Raperda revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan sudah bisa ditetapkan melalui paripurna DPRD.

Namun demikian, sayogyanya Raperda RTRW terlebih dahulu harus disesuaikan dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Saat ini penyusunan KLHS Bulungan masih berproses.

Kepala Bappeda dan Litbang Bulungan M. Isnaini mengungkapkan, meski memiliki target lebih cepat Juli ini, dirinya tak mempungkiri dengan perkembangan yang ada hal itu tidak memungkinkan bisa tercapai. “Ini tinggal berapa hari lagi, dari 13 tahapan KLHS masih ada beberapa lagi (5 tahapan lagi). Sementara masa bakti anggota DPRD yang saat ini juga tinggal sebentar lagi. Pasrah saja saya, meskipun masih optimis terlepas harus ditetapkan oleh anggota DPRD saat ini atau DPRD yang baru nanti,” ujarnya.

Isnaini menegaskan, pihaknya tidak ingin melewatkan tahapan demi tahapan, karena memang demikian ketentuannya. “Ya tidak bisa juga dipintas begitu saja. Karena harapannya produk ini bagaimana kemanfaatannya, aspek keadilannya, semua pihak bisa mendapatkan itu. Memang itu yang penting bukan soal cepat saja, harus ada substansinya tidak hanya sekedar dokumen, karena kita maunya juga yang terbaik,” imbuh dia.

Dirinya tak mempungkiri, patah hati karena target Juli tidak bisa terealisasi. “Kalau kejar waktu, sudah patah hati juga saya. Seandainya DPRD ini tidak ada pergantian, tidak masalah. Tapi mudah-mudahan hingga September sesuai jangka waktu yang diberikan tahapan ini bisa terselesaikan, terutama semoga DPRD nanti bisa siap dengan proses ini,” katanya.

Menurut Isnaini, pihaknya belum mengetahui pasti profile anggota DPRD yang baru nantinya, mulai dari unsur pimpinan hingga anggota. Kemudian perosalaan RTRW itu juga bukan hal yang mudah, bisa saja karena perlu adanya pemahaman lebih lanjut maka proses akan labih panjang.

“Tapi kami harap itu bukan alasan, meskipun pada akhirnya kita maklum dengan kondisi itu, tapi disisi lain kita juga dikejar menyelesaikannya. Dengan kondisi saat ini saja kita siap-siap saja apa komentar provinsi nantinya,” katanya.

Terpisah, salah satu Tim Penyusun KLHS, Reza menyampaikan, dengan waktu yang tersisa pihaknya optimis masih bisa mewujudkan RTRW hingga diperdakan. “KLHS nantinya tetap bisa menyesuaikan, karena dia itu dokumen yang terus berkembang. Bahkan hingga nanti ketok palu (penetapan perda),” sebutnya.

Tim menurutnya, juga tidak ingin terburu, lagi-lagi ia menegaskan penyusunan KLHS tidak hanya sekedar projek semata tanpa mempertimbangkan hasil.  “Dalam proses ini respon masyarakat cukup tinggi, pemerintah daeah juga sangat walcome, dan sudah sangat terbuka untuk pembangunan yang berkelanjutan, karena ini untuk kebaikan semua orang,” kata Maryo menambahkan. (*)

Sumber : http://korankaltara.com





Kembali

Pencarian Berkas

Link Produk Hukum

Link JDIH

Jumlah Pengunjung

TOTAL
Visitor : 87569
Page Hits : 344680
HARI INI
Visitor : 339
Page Hits : 1061

© 2016 - 2019 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara