PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPORAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

15 Mar 2022 - 01:48:22 Oleh: Sheila Karina



Tanjung Selor, 11/03/2022- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengadakan rapat bersama Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan terkait verfikasi laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun pelaporan 2021. Verifikasi dilaksanakan di ruang rapat Assisten Pemerintahan dan Kesra, acara di buka oleh Ibu Hj.Setyoningsih, S.H selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi bagian bantuan hukum dalam hal pemantauan serta evaluasi khususnya di bidang hak asasi manusia.

Peduli HAM merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. Kriteria daerah Kabupaten/Kota peduli HAM sendiri didasarkan pada terpenuhinya hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang penilainnya diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia,  indikator penilaian Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia meliputi: hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan perumahan yang layak, dimana nantinya akan dilihat rasio dan prosentase dari masing masing indikator penilaian tersebut untuk selanjutnya dilakukan pembenahan.

Diakhir kegiatan, dari hasil verifikasi oleh Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ditemukan beberapa data dukung/lampiran yang masih kurang dan belum lengkap serta beberapa pengisian form yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.





Kembali

Pencarian Berkas

Link Produk Hukum

Link JDIH

Jumlah Pengunjung

TOTAL
Visitor : 754566
Page Hits : 1226363
HARI INI
Visitor : 191
Page Hits : 287

© 2016 - 2022 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara